Oleh
Poltak Partogi Nainggolan

Sulit dipercaya, di wilayah yang kaya dengan SDA ini, mayoritas penduduk hidup dalam keterbelakangan. Hidup dengan tradisi lokal yang primitif, yang dijalani turun-temurun, bisa saja pilihan. Tetapi, buruknya kualitas kehidupan dan rendahnya kesejahteraan yang dapat diukur dari rendahnya harapan hidup, banyaknya endemik, dan sedikitnya penduduk yang mengecap pendidikan, adalah indikasi ketidakberdayaan.
Kontras dengan kondisi penduduk lokal, kaum pendatang yang berlipat jumlahnya dalam waktu singkat hidup dalam tingkat kesejahteraan yang rata-rata jauh lebih baik. Untuk pegawai negeri saja, misalnya, mereka bisa membangun rumah tembok yang bisa dikatakan mewah di tengah kota atau lokasi paling baik. Yang lain mampu membeli rumah yang dibangun pengembang yang merambah sisi pegunungan yang seharusnya menjadi wilayah konservasi. 
Mereka bisa saja memperolehnya secara benar, hasil kerja keras, dan menabung bertahun-tahun, tetapi mayoritas penduduk asli yang hidup dalam rumah-rumah yang kecil, tidak permanen, padat, kotor, dan tidak layak huni, tentu membuat prihatin. Membangun kantong-kantong perumahan yang bagus untuk pendatang akan mempertegas kesenjangan sosial. Kehadiran ghetto di Papua akan menjadi fondasi dari stratifikasi yang didukung pemerintah melalui kebijakannya.
 Tampak mencolok pula, hotel-hotel baru bermunculan. Hotel Matoa yang dulu elite, kini tampak tua. Hotel dengan modal asing telah dibangun dan diperluas, seperti Swissbell, di tepi pelabuhan Jayapura dengan view terbaiknya. Juga, lapangan golf, yang melahap hutan dan mengancam ekosistem Papua. Yang lebih buruk, penggalian batu-batu gunung dan pasir kian menggila untuk memperoleh material bagi banyak pembangunan gedung dan rumah baru, memenuhi selera pendatang.

Kaum Pendatang

Sementara itu, dalam kehidupan sehari-hari, penduduk asli Papua tersisih. Rendahnya tingkat pendidikan telah menyebabkan mereka tidak berdaya mencari kerja di sektor formal dan non-formal. Elite politik lokal yang sukses belum didukung pendidikan tinggi, sehingga sulit memahami permasalahan, tidak prihatin, dan punya empati.
Sektor informal pun tidak merepresentasikan peran dan mobilitas ekonomi yang tinggi penduduk lokal. Sejak dulu mereka hanya berdagang pinang, ukiran, kerajinan tangan dari benang rajutan seperti tutup kepala dan tas selempang, hasil bumi, dan tanaman hias, yang dua terakhir mulai dirambah pedagang pendatang.  Toko-toko yang bagus bermodal besar dan permanen, serta kaki lima didominasi kaum pendatang. Hanya sektor pemerintah yang mampu dijangkau orang asli Papua. Itu pun berkat kemurahan hati pusat yang mau memberikan akses khusus.
Jika tidak, akan banyak dari mereka yang tersisih. Di tingkat elite, apalagi, tanpa kebijakan khusus, birokasi Papua terus didominasi orang luar. Yang menyedihkan, perkawinan campuran, akulturasi, dan asimilasi yang diharapkan berlangsung secara alamiah, sangat sedikit. Penduduk asli dan pendatang hidup di dunianya masing-masing.
 Pendatang Batak yang mayoritas hidup dengan kelompok paguyubannya. Demikian juga dengan kelompok etnik pendatang lainnya, seperti Makassar dan Jawa. Pertemuan baru terjadi jika dipaksakan negara melalui pemberian peran penduduk asli di birokrasi. Itupun tidak banyak kemajuan sejak integrasi secara resmi. Sisanya terjadi karena kepentingan pragmatis individual, misalnya, transaksi di pasar.
 Agama belum berperan sebagai pencipta kohesi sosial. Selama ini, ia belum mampu sebagai agent of social change, membebaskan orang Papua dari keterbelakangan, kemiskinan, kegemaran pada miras, dan keterperosokan pada HIV/AIDS. Orang mabuk sering ditemui di jalan dan jumlah pengidap HIV/AIDS di sana yang tertinggi di Indonesia, jadi tidak hanya dalam malaria. Aneh, di bumi Papua, di mana rumah ibadah berdiri di sana-sini, kekerasan, termasuk dalam rumah tangga (KDRT), mudah terjadi. Universitas belum berperan besar mengobati penyakit sosial. Mahasiswa berpotensi sebagai pemicu keretakan sosial lebih luas, disintegrasi, lewat aksi referendum dan kemerdekaan.

Sementara itu, pendatang terus mengembangkan stigma buruk tentang penduduk asli Papua, yang dianggap malas, bodoh, keras kepala, culas, atau tidak bisa dipercaya, dan lebih suka mentahnya daripada nilai tambah. Sehingga, kesenjangan sosial diperburuk kesenjangan persepsi, tanpa ada inisiatif serius untuk memperbaikinya. Dengan kondisi ini, konflik horizontal dan vertikal yang mengarah pada separatisme muncul seketika.

Pendekatan Baru

Elite politik baru cenderung mengurus kepentingan mereka sendiri, sehingga korupsi cepat menjangkiti Papua. Otsus yang mengalirkan anggaran negara yang drastis meningkat sampai Rp 45 triliun menjadi ajang rebutan.
Sementara itu, aparat keamanan dibebani PR yang tidak pernah selesai, menjaga keamanan Papua dari ancaman pembangkangan agar tetap dalam pelukan Ibu Pertiwi. Tekad mereka tertulis di depan markas mereka, “NKRI harga mati”.
Pendekatan baru telah diintroduksi aparat keamanan. Dialog dan langkah persuasif lain dikedepankan. Kapolresta Jayapura, misalnya, memelopori pertandingan catur, dan Batalyon TNI dengan pertandingan bola voli demi mendekatkan diri ke masyarakat.
Kapolresta juga membuka hotline telepon genggamnya ke masyarakat. Prajurit TNI rela mengajar bercocok-tanam, beternak, membuat kue, yang seharusnya dilakukan sipil, dan sering mengundang para tokoh Papua ke media centre untuk berdialog.
Namun, Operasi Cinta Kasih itu akan terhalangi suksesnya oleh kemiskinan dan rendahnya kualitas SDM orang asli Papua. Tidak heran, pengumuman hasil seleksi PNS selalu disambut ancaman kerusuhan mereka yang tidak lulus, terutama eks OPM.
Pemekaran wilayah tidak efektif untuk memecah kekuatan OPM, jika kemiskinan meluas. Ia akan memicu konflik horizontal dan vertikal baru, jika perilaku elit politik dan birokrasi Papua tidak berubah.
Itulah sebabnya, pendukung OPM sering mengecoh dan mengejek aparat. Mereka mengaku sudah tobat, namun terus menuntut referendum dan kemerdekaan.
Sebagai contoh, ucapan “Minnal Aidzin Wal Faizin“ kepada aparat kepolisian waktu Idul Fitri dilanjutkan pendukung OPM dengan ucapan “Sekali Merdeka Tetap Merdeka”. Bendera dan lagu Bintang Kejora berusaha terus dikibarkan dan didendangkan secara kucing-kucingan dengan aparat, termasuk pada 1 Mei 2008 lalu pada peringatan integrasi Papua, dan festival seni sebelumnya.

Penulis adalah peneliti politik dan keamanan.