 
 
 
 
 
 
 
 
  |
|
| |
14 Jun 2007 19:31:47
Belum Jelas HPH Yang Akan Dicabut Izinya
Departemen Kehutanan kelihatannya belum membahas inisiatif Pemerintah Daerah Papua yang berkeinginan mencabut 63 izin perusahaan pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang masih beroperasi di daerah ini .
|
 |
14 Jun 2007 19:25:07
PT Wapoga Mutiara Timber Unit III Membayar Hak Ulayat
Dua orang pemilik kayu hak ulayat blok tebangan Kampung Dermin Distrik Inggerus Kabupaten Waropen, Papua, Sabtu lalu (9 Juni) menerima kompensasi pembayaran dari PT Wapoga Mutiara Timber Unit III sebesar Rp 120 juta.
|
|
|
| |
|
|
| |
|
15 Jun 2007 18:23:14 |
|
Kasus Illegal Logging di Papua Tak Sama Dengan Daerah Lain
|
|
Presiden Lumbung Informasi Rakyat (LiRa) Jusuf Rizal pernah mengkritik habis-habisan kinerja hakim Pengadilan Negeri di Papua yang banyak memberi vonis bebas terhadap pelaku illegal logging. Penanganan illegal logging di tingkat Pengadilan Negeri disebutnya masih terlihat seperti main-main sehingga tidak satu pun pelakunya bisa mendekam dalam Lembaga Pemasyarakatan. |
| |
| |
|
13 Jun 2007 11:46:51 |
|
Menteri Kehutanan Dimata Penasehat Hukum Farizi SH
|
|
Sebagai penasehat hukum dalam beberapa perkara ilegal logging di Papua, pengacara Mgs Farizi SH sangat mengagumi keuletan Menteri Kehutanan MS Kaban dalam membrantas pembalakan kayu di tanah air. |
| |
| |
|
13 Jun 2007 11:28:52 |
|
Ketidakpastian Hukum di Papua Sulitkan Investasi
|
|
Ketika Operasi Hutan Lestari II dilaksanakan di Papua dan Irian Jaya Barat 2 tahun yang lalu, banyak pihak menyangsikan keberhasiÂlannya di tingkat peradilan untuk bisa mengÂhukum para pelaku yang disangka sebagai illegal logging |
| |
|
|
